Tata Kelola Perusahaan

Dasar Hukum Pengangkatan
Pembentukan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan setiap saat apabila dipandang perlu, atas permintaan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan agenda rapat yang akan dibahas. Guna memastikan keteraturan serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga menetapkan jadwal rapat secara berkala.

Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara terjadwal meliputi:

1. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan; dan
2. Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berwenang mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pembentukan dan pengangkatan Direksi Perseroan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat Direksi
Rapat Direksi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris, dengan mencantumkan agenda yang akan dibahas. Untuk menjamin keteraturan dan efektivitas tata kelola, Direksi juga menetapkan jadwal rapat secara berkala.

Rapat Direksi yang diselenggarakan secara terjadwal meliputi: 

1. Rapat Direksi, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
2. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi dinyatakan sah dan berwenang mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit ditetapkan dan dapat diberhentikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Independensi
Seluruh anggota Komite Audit berkomitmen untuk:

• Menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersikap objektif, profesional, dan independen dalam menjalankan tugasnya.
• Tidak mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak manapun dan menghindari setiap potensi benturan kepentingan.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, keterbukaan informasi, serta sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan Perseroan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang Lingkup Tugas Sekretaris Perusahaan

• Memantau perkembangan regulasi pasar modal dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang berkelanjutan.
• Memberikan masukan strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris guna memperkuat praktik kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.
• Mendukung implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui:
• Pengelolaan keterbukaan informasi yang andal dan mudah diakses publik;
• Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu dan bertanggung jawab;
• Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS serta rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tertib dan transparan;
• Fasilitasi program orientasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru untuk memastikan kesinambungan tata kelola.

Berperan sebagai penghubung antara Perseroan, pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendorong keterlibatan yang konstruktif dan berkelanjutan.

Dasar Pengangkatan Audit Internal

Pembentukan dan pengangkatan fungsi Audit Internal Perseroan dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Audit Internal dibentuk untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang independen dan objektif, serta untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

Ruang Lingkup Tugas Audit Internal 

• Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan secara terukur dan berbasis risiko.
• Menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan.
• Melakukan evaluasi independen atas efisiensi dan efektivitas fungsi keuangan, operasional, teknologi informasi, dan aktivitas utama lainnya.
• Menyampaikan rekomendasi perbaikan serta pandangan yang objektif kepada manajemen di seluruh tingkatan.
• Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
• Memantau dan melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi audit untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.
• Berkoordinasi secara efektif dengan Komite Audit dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
• Melaksanakan program penjaminan dan peningkatan kualitas audit internal.

Melakukan audit khusus apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Piagam Audit Internal
Audit Internal memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya. Piagam Audit Internal terakhir diperbarui pada 24 September 2018 dan dievaluasi setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.